sumber foto: Dispen Korps Marinir TNI AL

Tribunnews.com – Rabu, 18 Agustus 2010

TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Tiga petugas Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masing-masing Asriadi, Erwan, dan Seivo GrevoWewengkang mengaku hanya diberi makan oleh petugas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) hanya satu kali setiap harinya.

Ketiga petugas Ditjen PPSKP tersebut disatukan dengan sejumlah tahanan saat berada di dalam sel Balai Polis Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor Malysia. Demikian disampaikan Asriadi yang ditemui Selasa (17/8/2010) malam di Hotel Plenet Holiday.

Asriadi mulanya tidak mau bicara masalah yang sebenar yang dihadapinya itu selama berada di dalam tahanan Balai Polisi Daerah Ibu Pejabat Kota Tinggi, Johor.

Namun setelah didesak beberapa kali akhirnya dia mengaku apa yang dialaminya meski dengan takut-takut mengutarakannya.

Dari pelakuan kasar petugas PDRM sampai dibentak-bentak saat diperiksa dan disuruh mengaku telah melakukan penculikan terhadap tujuh nelayan.

“Ya, kami bertiga setiap harinya hanya diberi makan sekali di malam hari setelah buka puasa. Sementara untuk sahur   tidak ada makanan apapun yang diberikan kepada kami. Ya, kami bertiga merasa tertekan untuk menyampaikan masalah ini ke publik,” ujarnya.

Menurutnya, sejak berada di dalam kapal ikan milik nelayan Malaysia itu petugas PDRM sudah menunjukan perlakuan kasarnya.

Bahkan makian pun dilontarkan petugas PDRM tersebut saat pihaknya tidak mengikuti perintah polisi itu. Namun Asriadi membantah jika luka di kepalannya itu akibat dipukul polisi.
Asriadi sempat terdiam saat Tribun mendapatkan infromasi pemukulan yang dilakukan polisi tersebut dari salah satu staf di Konjen RI di Johor Malaysia.

“Saya tidak berani mengatakan iya atau tidak, namun apa yang diceritakan staf Konjen RI itu memang benar. Tapi saya tidak berani mengungkapkannya karena sudah diminta untuk tidak berbicara yang bisa menimbulkan permasalahan panjang nanti,” ujar sumber tersebut yang dihubungi, Rabu (18/8/2010) di Konjen RI di Johor Malaysia.

Salah satu staf Konjen RI di Johor Bahru, Malaysia yang tidak mau ditulis namanya menceritakan bahwa Asriadi dijemput di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tinggi, Johor. Asriadi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kebocoran di bagian kepalanya akibat dipukul dengan gagang senapan.

“Asriadi ditemukan di rumah sakit saat dirawat. Saat itu kita bingung ketika menjemput tiga orang petugas Ditjen PPSKP. Karena hanya dua orang saja yang diserahkan oleh petugas PDRM, dan satu orang lagi disuruh jemput di rumah sakit,” katanya mewanti-wani untuk tidak menuliskan namanya.

Bahkan menurut penuturan pejabat di Batam yang ikut menjenguk ke Malaysia, disebutkan bahwa ketiga petugas DKP sempat diborgol saat ditahan. Hanya saja karena berbagai tekanan dari pihak polisi Malaysia, mereka dilarang bicara bebas kepada publik. (bur)

sumber: Tribunnews

Pengantar Redaksi: Sebuah opini dari Tempo Interaktif, menyikapi pemberian grasi kepada beberapa terpidana korupsi.

Sumber foto: chrischaeffer.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 21 Agustus 2010

Hari-hari ini masyarakat disuguhi pemandangan yang menyakitkan hati: pemberian grasi dan remisi kepada para koruptor. Akibat gampangnya Presiden memberikan grasi, bekas Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hassan Rais akhirnya bebas. Obral remisi pun menyebabkan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan bisa langsung berkumpul dengan keluarganya di rumah.

Memberikan grasi alias mengampuni narapidana memang hak prerogatif presiden. Tapi, bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mementingkan upaya memberantas korupsi, seharusnya langkah ini dipertimbangkan seribu kali. Mengampuni seorang koruptor, apa pun alasannya, sama saja dengan meremehkan kejahatan korupsi, yang jelas menyengsarakan rakyat.

Pemerintah, juga Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan keputusan itu, bisa saja beralasan bahwa Syaukani sedang sakit parah dan sulit sembuh. Dengan alasan kemanusiaan, ia lalu diampuni dengan dipotong masa hukumannya dari 6 menjadi 3 tahun penjara, yang kemudian membuatnya bebas. Para petinggi negara ini terkesan amat bijak. Tapi, masalahnya, kenapa mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan yang sama ketika melihat jutaan rakyat negeri ini menjadi miskin dan menderita akibat korupsi?

Begitu pula dalam urusan pemberian remisi. Pejabat kita pun begitu mudah memotong masa hukuman koruptor lewat jalur ini. Akibat kebijakan ini pula Aulia Pohan dan tiga rekannya, Maman H. Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, langsung memperoleh status bebas bersyarat dan keluar dari penjara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar harus menjelaskan keputusannya mengobral remisi. Apalagi sebagian amat janggal. Dalam kasus Aulia Pohan, misalnya, kenapa ia bisa dengan cepat mengumpulkan remisi sebanyak 6 bulan? Jika masa hukumannya dihitung sejak ia ditahan pada 27 November 2008, seharusnya besan Presiden Yudhoyono ini sulit menabung remisi sebanyak itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jelas memberikan perkecualian bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotik. Mereka baru bisa mendapatkan remisi jika telah menjalani sepertiga dari masa hukuman. Artinya, pada 2009, saat pemerintah membagikan remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan, mestinya mereka tidak mendapat jatah. Saat itu Aulia baru menjalani hukuman sekitar 9 bulan dari vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara–kemudian dipotong menjadi 3 tahun penjara lewat kasasi.

Aulia seharusnya baru berhak mendapatkan remisi pada 17 Agustus lalu. Masalahnya, mungkinkah pemerintah langsung memberikan remisi 6 bulan? Jika hal ini dilakukan, jelas bertentangan dengan keputusan presiden yang mengatur bahwa besarnya remisi umum maksimal 2 bulan. Kalaupun ada tambahan remisi khusus, besarnya maksimal separuh dari remisi umum.

Kalkulator pemerintah mungkin saja lebih canggih sehingga menghasilkan hitungan yang berbeda. Tapi, bila serius memberantas korupsi dan peduli terhadap nasib ratusan juta rakyat yang terkapar akibat kejahatan keji ini, mereka seharusnya tidak mengobral remisi buat koruptor.

Mudahnya petinggi negara membebaskan koruptor lewat grasi dan remisi hanya akan membuat publik semakin kecewa, apalagi sebagian telanjur berharap banyak kepada pemerintahan ini.

Sumber: Tempo

Pengantar redaksi: sebuah artikel opini menarik tentang pengusutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Semifinalis Bintang Radio tampil di Auditorium RRI Jogjakarta. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Jum’at, 06 Agustus 2010

Kasus Gayus Halomoan Tambunan kian jelas menunjukkan bahwa penegak hukum kita benar-benar kebal atas kritik. Tak ada upaya sungguh-sungguh membongkar tuntas skandal ini. Akal sehat terasa dilecehkan, begitu juga rasa keadilan. Polisi belum juga bergerak kendati pengakuan bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini begitu gamblang.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus, yang baru-baru ini tampil sebagai saksi, jelas menyatakan menerima duit sekitar Rp 5 miliar dari PT Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan Grup Bakrie. Uang ini diterima lewat seorang perantara yang sebelumnya meminta ia mengeluarkan surat ketetapan pajak KPC. Maka terungkaplah sebagian misteri dari harta sekitar Rp 100 miliar yang dimiliki Gayus. Duit ini diduga berasal dari berbagai perusahaan yang mempunyai masalah pajak.

Karena harta yang mencurigakan pula Gayus pernah diadili dalam kasus pencucian uang tapi divonis bebas. Putusan inilah yang kemudian membuka skandal lebih besar, yakni adanya persekongkolan dengan penegak hukum yang membuat dia seolah tak bersalah. Karena itulah sekarang Gayus harus tampil di pengadilan untuk kedua kalinya. Ia menjadi terdakwa kasus suap dan pencucian uang, serta sebagai saksi bagi sederet penegak hukum yang terseret skandal itu.

Kepolisian akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya jika menutup-nutupi asal-muasal kekayaan Gayus. Publik akan menuding para penyidik membuat persekongkolan lagi jika mereka tidak membongkar siapa atau perusahaan mana saja yang menyuap Gayus. Orang juga menginginkan kejelasan, siapa saja petinggi kepolisian yang pernah main mata dengannya pada kasus sebelumnya. Sebab, sejauh ini baru penyidik rendahan yang dijadikan tersangka.

Mendengarkan nyanyian Gayus sungguhlah penting lantaran dialah saksi kunci skandal ini. Apalagi, sebelumnya dalam penyidikan, ia juga membeberkan, tidak hanya KPC yang menyetor duit, tapi juga dua perusahaan Grup Bakrie lainnya. Total duit yang didapat Gayus sepanjang 2008 dari perusahaan-perusahaan itu mencapai US$ 7 juta atau sekitar Rp 6,3 miliar.

Grup Bakrie boleh saja membantah. Tapi kepolisian seharusnya segera mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga menyetor duit ke Gayus. Kebetulan beberapa perusahaan tambang Grup Bakrie ketika itu tengah disidik aparat Pajak dalam kasus pajak yang merugikan negara Rp 2,1 triliun.

Itulah tantangan bagi Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada tahun terakhir masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI. Tak perlu menunggu seluruh fakta persidangan kasus Gayus terungkap untuk menuntaskan skandal itu. Polisi mestinya telah memegang seluruh kesaksian yang disampaikan dalam penyidikan. Perkara ini juga bukanlah baru karena kepolisian telah mengusut harta Gayus pada kasus yang pertama. Penyidik mestinya telah mengantongi bukti, setidaknya indikasi, untuk menjerat para penyuap.

Sungguh disesalkan jika ada upaya menutup-nutupi kasus ini karena sama saja dengan menyimpan bom waktu. Jangan sampai skandal harus dibongkar lagi untuk ketiga kali.

sumber: Tempo

Pengantar redaksi: berita pendek mengenai akhir keributan rekening beberapa petinggi Polri.

Gembok makam Imogiri. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 07 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Bogor -Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri berkukuh menganggap kasus rekening gendut para perwiranya telah selesai. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat dikabarkan tak puas atas penjelasan polisi yang dinilai tak tuntas.

“Sudah, jangan tanya rekening lagi. Sudah selesai,” kata Bambang Hendarso seusai rapat kerja nasional di Istana Bogor kemarin. Selanjutnya, Kepala Polri tak bersedia memberi penjelasan.

Karena sikap itu, pada 29 Juli lalu Presiden menegur Kepala Polri. “Penjelasan yang diberikan kepolisian masih mengundang pertanyaan,” kata Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Menanggapi sikap ngotot kepolisian itu, Satuan Tugas akan membahas perlu-tidaknya mereka mengambil alih kasus ini dari tangan polisi. “Akan kami bicarakan dalam rapat minggu depan. Apa kami akan proaktif atau tidak,” kata Ketua Satuan Tugas Kuntoro Mangkusubroto di tempat yang sama.

Kuntoro mengatakan pihaknya belum memiliki dokumen rekening gendut tersebut secara resmi. Karena itu, Satuan Tugas akan mengkaji perlu-tidaknya meminta dokumen itu kepada Polri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan lembaganya tak akan memberikan dokumen tersebut kepada Satuan Tugas. “Yang kami pegang kemarin kan bukan harus (diserahkan) ke Satgas, tapi ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” katanya. Kalaupun Satuan Tugas menginginkan laporan tersebut, Ito menambahkan, mereka bisa meminta kepada Yunus Hussein, Ketua PPATK yang juga anggota Satuan Tugas.

Namun Ito mempertanyakan kewenangan Satuan Tugas dalam menangani kasus rekening gendut tersebut. “Kalau Satuan Tugas punya kewenangan, kami kasih,” katanya.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan sikap proaktif Satuan Tugas itu bukan berarti harus mengambil alih kasus ini. Sebab, Satgas memang tak punya kewenangan penyidikan. “Garis tugas Satgas bukan menangani kasus, tapi berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya. (Baca: Soal Rekening Gendut, Tim Independen Perlu Ambil Alih)

Karena itu, Zainal menyarankan agar Satuan tugas bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus ini. “Yang jelas, sudah lama kami merasa polisi tidak akan independen mengungkap kasus di kepolisian. Itu kan ibarat jeruk makan jeruk,” ujarnya.

DWI RIYANTO | PUTI NOVIYANDA | TOMI ARYANTO

sumber: Tempo

Themis, visualisasi dewi keadilan pada saat demo warga Jogja. Foto: Budi/KamusHukum.com

Kompas – Selasa, 27 Juli 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan membebaskan Soetarti dan Rusmini dari segala tuntutan hukum terkait sengketa rumah dinas dengan Perum Pegadaian. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Ibnu Suud, menyatakan akan segera mengajukan kasasi.

“Kalau putusannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka prosedurnya itu ya kasasi. Tapi kami akan diskusikan dulu dengan atasan,” kata Ibnu Suud seusai sidang di PN Jakarta Timur, Selasa (27/7/2010).

Ibnu juga menilai, putusan majelis hakim tersebut lebih didasarkan pada adanya proses hukum lain yang masih berlangsung sehingga tuntutan jaksa tidak dapat diterima dan dinyatakan prematur.

Namun, dia mengingatkan, dakwaan-dakwaan jaksa tetap disebutkan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim. Meski demikian, hal itu tidak menjadi acuan putusan.

“Kami berpatokan pada berkas. Hakim bilang bahwa yang didakwakan itu terbukti. Tapi memang, ada pertimbangan buat hakim, yaitu proses hukum lainnya,” kata Ibnu Suud.

Sumber: Kompas

Pengantar Redaksi: masih seputar reaksi terhadap pertemuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari dengan Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo.

Tempo Interaktif – Senin, 26 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi menyatakan Kejaksaan Agung tak perlu menggelar sidang kode etik terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari.

Alasannya, sampai saat ini lembaganya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan Amari, yang melakukan pertemuan dengan Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hartono Tanoesoedibjo, beberapa waktu yang lalu.

Marwan mengatakan, Jaksa Agung Hendarman Supandji telah meminta keterangan langsung dari Amari dan dapat menerima penjelasan Jampidsus tersebut. “Jaksa Agung tidak menemukan adanya pelanggaran yang telah dilakukan Jampidsus terkait pertemuan itu,” kata Marwan. “Bapak Jaksa Agung bisa menerima jawaban yang diberikan Jampidsus.”

Jadi, kata Marwan kepada Tempo kemarin, “Sementara ini kami belum lihat itu (pelanggaran), sehingga tidak perlu sidang kode etik.”

Desakan agar Kejaksaan Agung menggelar sidang kode etik terhadap Amari muncul dari sejumlah pengamat dan wakil rakyat di Senayan pascapertemuan Amari dengan Hary Tanoesoedibjo pada 15 Juli lalu.

“Untuk menilai yang bersangkutan melanggar atau tidak,” kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil. “Kejaksaan seharusnya menghindari bertemu dengan pihak beperkara,” dia menambahkan.

Meski menerima penjelasan Amari, Marwan melanjutkan, Jaksa Agung meminta yang bersangkutan tak lagi mengulangi hal itu di masa mendatang. Apakah akan ada sanksi dari Hendarman bagi Amari? “Sanksi itu masalah Jaksa Agung, saya tak bisa pastikan,” katanya. “Yang pasti, beliau (Jaksa Agung) sudah meminta Jampidsus untuk tidak mengulangi.”

Sikap Kejaksaan Agung itu disesalkan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah. Dalam kasus ini, menurut dia, Jaksa Agung terlalu berkompromi. “Itu menunjukkan bahwa Jaksa Agung berkompromi dengan pertemuan yang sangat rentan terhadap (munculnya praktek) mafia hukum,” ujar Febri.

Menurut dia, pertemuan itu tak akan jadi masalah jika tak ada kasus Sisminbakum, dan keluarga Tanoesoedibjo tidak sedang terjerat masalah hukum. Bila berbagai hal yang berpotensi melanggar aturan di kejaksaan seperti itu terus ditoleransi, Febri khawatir, “Akan terjadi praktek memperdagangkan pengaruh,” ujarnya.

Untuk mencegah hal itu, ia mendesak agar kejaksaan tetap menggelar sidang kode etik untuk Amari. Bila tidak, Febri juga khawatir pertemuan seperti yang dilakukan Amari dengan Hari Tanoe akan ditiru oleh jaksa-jaksa di daerah. “Sebab, Kejaksaan Agung sudah memberi contoh yang buruk kepada daerah. Dengan minimnya pengawasan di daerah, maka mereka (jaksa di daerah) tak takut melakukannya,” ujarnya.

ARIE FIRDAUS | RATNANING ASIH | ANTON SEPTIAN | DWI WIYANA

sumber: Tempo

Pengantar Redaksi: Artikel menarik mengenai PPATK dari Tempo Interaktif. Saatnya menjadi bahan pikiran bersama.

Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Minggu, 18 Juli 2010

NEGERI yang sedang digerogoti kanker ganas ini perlu terapi habis-habisan untuk menggempur akar yang telah menelusup ke hampir sekujur sel tubuh. Itulah sebabnya upaya penguatan kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan keharusan.

Ikhtiar membuat PPATK lebih berotot bukan baru muncul sekarang. Sejak tiga tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat membahas pentingnya amendemen Undang-Undang Nomor 25/ 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa rombongan anggota Dewan bahkan berangkat ke Rusia dan Amerika Serikat untuk studi banding tentang pencucian uang. Namun sampai hari ini amendemen tersebut belum juga tuntas.

Kata mufakat terbukti susah dicapai, apalagi untuk perkara duit busuk yang dipoles hingga aroma korupsi tak lagi bersisa. Pernyataan Bambang Soesatyo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, merupakan contoh tarik-ulur itu. Bambang tidak ingin amendemen bakal membuat PPATK tampil sebagai superbody–seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Daya destruksi pencucian uang sangat amat serius. Kejahatan ini membuat pemerintah susah mengendalikan uang beredar. Diagnosis problem moneter bisa meleset dan mengacaukan ekonomi makro. Ekonomi mikro juga terimbas. Persaingan usaha tidak sehat dan menjadi bahan bakar bagi ekonomi biaya tinggi. Tingkat risiko bisnis secara keseluruhan pun meroket.

Indonesia, dengan rezim devisa bebas, rentan terhadap tindak pencucian uang. Diperparah lemahnya penegakan hukum di segala lini, lalu lintas uang dari dan ke negeri ini begitu bebas. Porsi PPATK adalah menelusuri aliran uang hasil kejahatan, follow the money. Ini posisi yang strategis. Sebab, uang hasil kejahatan adalah darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri.

Posisi strategis PPATK, sayangnya, belum diimbangi kewenangan optimal. Lembaga ini hanya berwenang menganalisis kejanggalan transaksi yang dilaporkan bank dan jasa penyedia keuangan lainnya. Hasil analisis disampaikan ke barisan penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, hingga kejaksaan.

Di sinilah muncul persoalan. Hasil analisis PPATK terkesan tumpul dan dicuekin. Sampai akhir 2009, PPATK menganalisis 116 transaksi mencurigakan dengan nilai total Rp 146,7 miliar. Tak jelas berapa persen kasus yang benar-benar berujung pada penyidikan polisi. Kerap pula terdengar rumor: hasil analisis PPATK justru digunakan sebagai alat pemerasan.

Maka, amat beralasan jika PPATK diberi tonikum penguat. Salah satunya adalah penerapan sanksi administratif untuk lembaga yang menolak bekerja sama. PPATK kerap menghadapi jalan buntu lantaran lembaga yang diperiksa tidak kooperatif. Tonikum lain adalah revisi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal ini disebutkan kata ”dengan sengaja” menempatkan uang untuk keperluan tertentu. Persidangan berbagai kasus membuktikan, jaksa kesulitan membuktikan unsur ”dengan sengaja” ini.

Tak kalah penting adalah resep penyelidikan. PPATK seharusnya diberi wewenang menjalankan fungsi penyelidikan, bukan sekadar pemeriksaan laporan keuangan. Harapannya, hasil analisis tidak lagi dianggap tumpul tanpa tenaga. Dengan begini, produk penyelidikan PPATK bisa segera ditindaklanjuti penegak hukum lain.

sumber: Tempo Interaktif

Deskripsi

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sumber

UU RI nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Arti Pencucian Uang dalam Wikipedia (Bahasa Indonesia).

Situs web Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengantar Redaksi: Upaya Kejaksaan Agung memanggil Yusril Ihza Mahendra, menemui perlawanan. Berikut artikel dari Tempo Interaktif. Semoga bermanfaat.

sumber foto: shikuzika.files.wordpress.com

Tempo Interaktif – Jum’at, 16 Juli 2010

Sebagai ahli hukum, Profesor Yusril Ihza Mahendra mestinya memberikan teladan bagi warga negara untuk patuh hukum. Boleh saja ia menggugat keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, tapi gugatan ini mestinya tak digunakan sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan kejaksaan. Bagaimanapun ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Kasus korupsi yang menjerat Yusril itu bermula pada 2001 ketika Departemen Kehakiman bekerja sama dengan PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayoman Pegawai di kementerian ini. Mereka membuat sistem administrasi badan hukum secara online. Masyarakat yang memanfaatkan layanan ini dikenai biaya akses, yang kemudian menjadi pendapatan PT Sarana dan Koperasi Pengayoman. Yusril pun diseret karena dialah Menteri Kehakiman saat itu.

Praktek yang diduga merugikan negara Rp 147 miliar itu sebelumnya telah membuat dua bekas pejabat penting dijebloskan ke penjara. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni Romli Atmasasmita, yang sudah divonis hukuman 1 tahun penjara di tingkat pengadilan banding. Begitu juga Syamsudin Manan Sinaga, yang pernah memegang jabatan yang sama, mendapat ganjaran yang sama di pengadilan tinggi.

Berbeda dengan dua bekas pejabat eselon satu itu, Yusril, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Juni lalu, rupanya melakukan perlawanan sengit. Ia menyerang balik dengan menggugat keabsahan Jaksa Agung Hendarman. Menurut dia, Hendarman tidak pernah dilantik lagi setelah masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu I berakhir pada 20 Oktober 2009. Yusril bahkan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ia berpendapat, karena Jaksa Agung ilegal, secara hukum segala tindakan yang mengatasnamakan Jaksa Agung juga tidak sah, termasuk penetapan statusnya menjadi tersangka.

Langkah Yusril itu sah-sah saja. Bila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, gugatan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi Sekretariat Negara agar tak ceroboh dan main-main dalam soal administrasi negara. Namun kita patut menyesalkan mangkirnya Yusril dari panggilan kejaksaan.

Soal keabsahan Jaksa Agung dan penetapan status Yusril menjadi tersangka sebenarnya dua hal yang berbeda. Mahkamah Konstitusi bisa saja memutuskan bahwa Jaksa Agung tidak sah statusnya, tapi itu tak menggugurkan hak Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara. Manuver yang dilakukan Yusril sekarang hanya membuat orang bingung. Sebab, jika logika Yusril dituruti, ribuan kasus yang ditangani kejaksaan selama era Hendarman Supandji perlu ditinjau lagi. Tak sedikit koruptor yang telah dihukum harus dilepas lagi.

Kalau Yusril terus-menerus menghindar dari pengusutan kasus Sisminbakum, ia akan menjadi bahan tertawaan publik. Orang justru akan menganggap bahwa langkah hukumnya mengusik status Jaksa Agung Hendarman hanyalah akal-akalan untuk lari dari persoalan.

sumber: Tempo Interaktif

Pengantar Redaksi: Masih di seputar heboh rekening gendut beberapa petinggi Polri, sesudah klarifikasi oleh Jubir Polri.

Police line. Foto: Budi/KamusHukum.com

Tempo Interaktif – Sabtu, 17 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejumlah kalangan ragu akan hasil klarifikasi terhadap rekening gendut perwira polisi yang diduga bermasalah. Alasan mereka, klarifikasi tersebut hanya dilakukan oleh tim internal kepolisian sehingga subyektivitasnya akan tinggi.

“Sejak awal kita sudah memprediksi bahwa hasilnya akan seperti itu. Sebab itu, bagi kita, hasil tersebut sangat mengecewakan,” kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), kepada Tempo kemarin.

Kemarin polisi mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening polisi yang isinya miliaran rupiah dan diduga bermasalah. Hasilnya, “Sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar,” kata juru bicara Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, kemarin. Dua rekening lainnya tersangkut kasus pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Adnan Topan Husodo, kolega Emerson di ICW, menegaskan, hasil pengusutan rekening gendut polisi akan lebih obyektif bila ada tim independen bentukan presiden.

Pendapat senada disampaikan Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian. “Jika klarifikasi dilakukan oleh tim internal kepolisian, maka subyektivitasnya lebih tinggi,” dosen pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menambahkan.

DWI WIYANA | PUTI NOVIYANDA | CORNILA DESYANA | SANDY INDRA

Sumber: Tempo