Pengantar Redaksi: Sebuah lontaran dari Ketua PP Muhammadiyah mengenai upaya pemberantasan korupsi.
Din Syamsuddin (Foto: Budi/KamusHukum.com)
WASPADA ONLINE – 30 Mei 2011
MEDAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius dalam pemberantasan kasus korupsi terbukti dengan makin maraknya aksi korupsi apalagi yang melibatkan kader Demokrat dimana SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilia gagal dan mangkir dari amanat reformasi yang salah satunya pemmberantasan kasus-kasus korupsi termasuk mencegah. Padahal, SBY ketika mencalonkan diri menjadi Presiden menyatakan berada di barisan paling depan dalam pemberantasan korupsi.
“Apa itu mangkir yakni lari dari masalah. Ini yang saya sebut presiden mangkir dari amanat reformasi memberantas korupsi,” kata Din Syamsuddin dalam ceramahnya di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan, Minggu.
Din mengatakan saat ini korupsi sudah merajalela dan menggurita di lingkaran kekuasaan. Misalnya, Din mengutip sebuah majalah yang membeberkan dugaan korupsi seperti di Kementerian Agama dan Kemanterian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kata Din, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung dan tidak cukup hanya menyerahkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini disebut lari dari masalah dan ini saya sebut mangkir,” ujarnya. Mangkir dari amanah reformasi, lanjut Din, disebut orang yang mungkar. Dia mengajak Muhammadiyah agar tidak takut melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.
Din menegaskan, Muhammadiyah tidak bermusuhan dengan negara atau pemerintah. “Dan itu saya tegaskan ketika Muktamar Muhammadiyah,” ujarnya. “Hubungan Muhammadiyah yang dilakukan dengan pemerintah dan negara ada tiga, yakni partisipatif, loyal dan kritis.”
Din mengatakan, partisipatif adalah hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah bukan hanya basa basi tetapi berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Kemudian, loyal. Din mengartikan bahwa Muhammdiyah tetap cinta kepada negara, bangsa dan pemerintah sebagai lembaga karena kita berjasa dalam bangsa ini. Tetai Muhammdiyah tetap kritis. “Kalau ada kesalahan dan pelanggaran, Muhammadiyah tidak boleh diam. Itulah amar ma’ruf nahi mungkar. Itu partisipasi dan kritis Muhammadiyah,” ujarnya.
Menurut Din, kalau pemerintah baik dan benar, Muhammadiyah siap berada di garda terdepan mendukung pemerintah tetapi kalau pemerintah menyeleweng dan menyimpang termasuk dari nilai-nilai agama, Muhammadiyah menjadi kekuatan pengeritik. Apalagi saat ini, lanjutnya, bahaya besar melanda bangsa ini korupsi merajalela. Korupsi masih merajalela ternyata amanat reformasi tidak dijalankan dengan baik. Muhammadiyah harus menentangnya.
Din mengatakan, kemarin ketika dia berada di Surabaya saat meresmikan gedung sekolah SD Muhammadiyah lima tingkat, telah menegaskan koruptor itu teroris ekonomi maka kalau teroris ada Densus 88. Untuk teroris ekonomi, lanjutnya, perlu dibentuk Densus 99. “Maksud saya itu, sembilan puluh sembilan adalah asmaul husna, jadi ditarik ke agama,” ujarnya berkelakar.
Nama Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dipertaruhkan dengan keterlibatan kadernya Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap terhadap MK dengan menyerahkan duit sebesar 120.000 Dolar Singapura melalui Sekjen MK, Djanedri M Gaffar yang kemudian dilaporkan Mahfud MD ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Buntut dari isu tersebut, Nazaruddin dicopot dari jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD.
Sebelumnya nama Nazaruddin disebut terlibat dalam suap yang menyeret nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram melalui bawahan Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang atas pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang Sumsel yang juga menyeret nama anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh.
Sumber: Waspada Online