Promulgations » Hukum Indonesia

Hukum Indonesia (5 unread)

Pernyataan boikot media Dipo Alam berlanjut ke ranah hukum

Posted: February 27th, 2011, 6:36am MSK by writer

Tags: [edit]

Jajaran media cetak nasional dan lokal (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Sekretaris Kabinet Dipo Alam beberapa waktu mengeluarkan pernyataan boikot pemasangan iklan oleh Pemerintah pada media sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pokoknya saya katakan kalau mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu Pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang di-interview dalam prime time tidak usah datang. Media massa yang selalu mengkritik pemerintah tidak akan mendapatkan iklan dari institusi pemerintah.” (KOMPAS, 26 Februari 2011).

Sesudah menuai berbagai pendapat dan kontroversi, akhirnya kasus ini memasuki babak baru. Media Group melalui kuasa hukum OC Kaligis melaporkan Dipo Alam ke Badan Resersi Kriminal Polri, karena tidak memenuhi permintaan maaf terbuka paling lambat tanggal 26 Februari 2011 pk 15.00 wib.

“Dalam laporan polisi nomor 122 /II/ 2011 tanggal 26 Februari 2011 itu, Dipo telah melanggar pasal 52 juncto pasal 51 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ancamannya, pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp 5 juta.

“Dipo juga dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama dua tahun dan Rp 500 juta,” kata kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, Sabtu (26/2/2011) di Jakarta.

OC Kaligis meyakini, negara Indonesia di bawah pemerintahan SBY-Boediono adalah negara hukum. Sebagai warga negara, Media Group menggunakan haknya untuk melaporkan Dipo Alam terkait pernyataan kontroversialnya. (KOMPAS, 26 Februari 2011)”

Kita tunggu, bagaimana keributan baru ini akan meramaikan ruang publik kita.
Undang-undang RI No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Posted: February 26th, 2011, 5:01pm MSK by writer

Tags: [edit]

Inilah UU RI No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga bermanfaat.

// Undang Undang RI No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik –
Undang-undang No 40 Th 1999 Tentang Pers

Posted: February 26th, 2011, 4:55pm MSK by writer

Tags: [edit]

Berikut ini teks UU No 40 Th 1999 Tentang Pers. Semoga bermanfaat.

// UU RI No 40 Tentang Pers –
Insiden Cikeusik: Harus Dilakukan Investigasi Projustisia

Posted: February 9th, 2011, 5:10am MSK by writer

Tags: [edit]

Pengantar Redaksi: Peristiwa memprihatinkan terjadi di Cikeusik Pandeglanng Banten, ketika tiga korban jiwa jatuh karena aksi penyerangan. Berikut kutipan berita dari Kompas.com. Semoga bermanfaat.

Aksi damai Solidaritas Yogya untuk Ahmadiyah, 7 Feb 2011 (Foto: Budi/KamusHukum.com)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, mengatakan, ada pelanggaran serius terkait insiden kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) lalu. tewasnya tiga orang warga Ahmadiyah tak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa.

“Maka itu, hal ini menuntut penyelidikan serius, Komnas HAM harus melakukan penyelidikan projustisia. Harus ada yang diusut dan dimintai pertanggungjawaban,” kata Hendardi di The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Dikatakan Hendardi, guna memudahkan penyelidikan, Setara berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membebastugaskan para pejabat di lingkungan Polda Banten, Polres Pandeglang, dan Polsek Cikeusik. Hal ini dinilainya akan memudahkan Komnas HAM melakukan penyelidikan.

Seperti diwartakan, Komnas HAM secara resmi membentuk tim investigasi yang akan menyelidiki insiden penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tim yang terbentuk pada hari ini dipimpin oleh empat komisioner Komnas HAM. Tim ini akan menghasilkan rekomendasi yang merujuk pada siapa pihak yang paling bersalah dalam insiden tersebut.

“Rekomendasi ini bisa diserahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Eksternal, Nurcholis, kepada Kompas.com.

Nurcholis menjelaskan, tim ini memiliki dua tugas utama, yaitu merunut insiden yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah dan menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tim ini juga akan terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi dan bukti-bukti.

“Tim investigasi ini akan segera bekerja. Hal ini bisa dimulai dengan menemui para korban,” kata Nurcholis.

Saat ini, Komnas HAM masih mencari beberapa anggota tim investigasi. Anggota tim bisa berasal dari kalangan akademisi, advokat, mantan polisi atau jaksa yang dipercaya independensinya.

Sumber: Kompas
Terobosan Vonis Bahasyim

Posted: February 4th, 2011, 7:44am MSK by writer

Tags: [edit]

Pengantar Redaksi: Berita menarik dikutip dari Tempo Online tentang upaya penanganan kasus korupsi. Vonis bagi Bahasyin, mantan petinggi kantor pajak yang diadili karena tuduhan korupsi. Semoga bermanfaat.

Pecahan Seratus Ribu Rupiah dan sabun cuci (Foto: Budi/KamusHukum.com)

Jum’at, 04 Februari 2011

Putusan terhadap Bahasyim Assifie merupakan angin segar. Bekas pejabat pajak ini diganjar hukuman cukup berat, sepuluh tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun membuat terobosan penting dengan menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian.

Bahasyim dinyatakan bersalah karena mendapat setoran Rp 1 miliar dari pengusaha farmasi Kartini Mulyadi. Duit ini ia terima ketika menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa duit Rp 60,9 miliar dan US$ 681.147 miliknya bukan berasal dari korupsi. Itu sebabnya, harta ini disita untuk negara.

Memutuskan perkara seperti ini, umumnya hakim membiarkan harta jatuh lagi ke tangan terdakwa karena jaksa tak bisa membuktikannya sebagai hasil kejahatan. Kali ini pun sebetulnya penuntut umum tak mampu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan duit puluhan miliaran rupiah itu. Tapi majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono justru meminta terdakwa membuktikan bahwa hartanya bersih.

Kendati diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang, boleh jadi inilah pertama kali pembalikan beban pembuktian diterapkan oleh hakim. Putusan ini membuat kekesalan publik atas amburadulnya penegakan hukum bagi koruptor sedikit terobati. Apalagi, sebelumnya, baik polisi maupun jaksa terkesan tak serius membongkar kejahatan Bahasyim.

Bayangkan, Bahasyim dan keluarganya terungkap memiliki rekening dengan total transaksi lebih dari Rp 1,5 triliun. Tapi yang dinyatakan sebagai harta tidak wajar milik bekas pegawai negeri golongan IV ini hanya sekitar Rp 60 miliar. Di tangan jaksa, perkara ini bukannya semakin terbongkar, tapi malah terkesan dipermainkan. Jaksa sampai tiga kali menunda penuntutan tanpa alasan yang jelas.

Di tengah ketidakpastian itu, muncul kisah tak sedap antara jaksa dan keluarga Bahasyim. Setelah menyadap jaksa dan keluarga Bahasyim yang sedang melakukan proses tawar-menawar hukuman, Komisi Pemberantasan Korupsi mendengar ada rencana pertemuan mereka di sebuah restoran di Tebet, Jakarta Selatan. Komisi pun datang ke restoran tersebut, tapi tak membuahkan hasil karena diduga ada yang membocorkan rencana penggerebekan.

Semula tuntutan bagi terdakwa juga amat ringan, hanya hukuman 5 tahun penjara. Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa para jaksa kasus Bahasyim yang diduga sudah “masuk angin”. Tuntutan terhadap terdakwa kemudian diubah menjadi 15 tahun karena ada tambahan pasal mengenai pencucian uang.

Kendati Bahasyim telah divonis, KPK tetap perlu menuntaskan kasus ini karena masih banyak bolong. Penyetor duit Rp 1 miliar tidak dijerat. Asal-usul duit miliaran rupiah juga belum terungkap tuntas. Lagi pula, mustahil terdakwa bekerja sendiri tanpa melibatkan pejabat atau pegawai lain dalam praktek kotor yang merugikan negara itu.

Putusan untuk Bahasyim seharusnya pula menampar para penegak hukum yang selama ini mempermainkan kasus serupa. Bayangkan jika dalam kasus lain, termasuk Gayus Tambunan, juga diterapkan prinsip pembalikan beban pembuktian. Sungguh banyak harta yang bisa disita untuk negara, tak ada pula koruptor yang masih bisa tertawa.

sumber: Tempo